Kerjasama Dedi Mulyadi dan KSAD Disebut Langgar Aturan TNI

gudangmovies21 , JAKARTA - Kerjasama antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak tentang pengembangan wilayah berskala luas di Jabar bertentangan dengan UU Tentang TNI yang baru saja disetujui oleh DPR pekan lalu.

Demikian disampaikan oleh Direktorat Lingkar Madani Ray Rangkuti pada pernyataan yang dikeluarkan hari Sabtu (22/3).

Mantanaktivis tahun 98 itu menggarapkan bahwa kesepakatan tersebut seharusnya direvisi. Apabila diperlukan, harus dicabut agar tidak menciptakan ketidaknyamanan dalam masyarakat.

"Setiap kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI di luar 16 lokasi yang sudah ditetapkan dalam undang-undang terbaru ini tidak bisa diterima. Oleh sebab itu, perlu dievaluasi kembali. Lebih dari itu, harus dicabut," ungkap Ray kepada jurnalis pada hari Sabtu (22/3).

Di dalam Undang-Undang TNI terbaru disebutkan bahwa partisipasi Tentara Nasional Indonesia di bidang non-militer hanya dibolehkan dalam 16 sektor tertentu, serta pengikutannya harus berdasarkan atas dasar keputusan politik dari pemerintahan nasional.

"Maka, pihak daerah tidak bisa sendiri-sendiri membuat kesepakatan dengan TNI tanpa mendapatkan izin dari pemerintahan pusat," jelas analis politik tersebut.

Ray Rangkuti menggarisbawahi bahwa karakteristik TNI bersifat nasional, bukan lokal. Karena alasan ini, partisipasi TNI dalam berbagai kegiatan daerah seharusnya diatur oleh prosedur yang sudah disepakati dan memperoleh persetujuan dari pemerintahan sentral.

"Demikian pula halnya dengan TNI yang dilarang menjalin kerjasama dengan siapa pun tanpa persetujuan formal dari pemerintahan sentral," jelasnya.

Lebih dari itu, kedisiplinan dalam menerapkan peraturan harus menjadi landasan utama di dalam tubuh TNI.

Sebagai lembaga yang bertugas melindungi kedaulatan negeri, TNI didorong untuk mematuhi peraturan yang sebenarnya mereka ajukan sendiri.

"TNIlah yang seharusnya menjadi teladan bukan malahan menyalahi aturan tersebut, agar profesionalisme serta kesetiaan pada undang-undang selalu dipelihara untuk mempertahankan kestabilan dan ketertiban negeri ini," begitu penuturannya oleh Ray Rangkuti.

Perlu dicatat bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menjalin kerjasama dalam proyek konstruksi yang dikelola oleh Angkatan Darat.

Ini dikonfirmasi melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Marili Simanjuntak bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, pada hari Jumat (14/3/2025) di markas besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta.

Perjanjian kerjasama dengan tema "Sinergi TNI AD Manunggal Mkerja Bakti Skala Besar Pembangunan Wilayah di Provinsi Jawa Barat" ini mengutamakan pengembangan sejumlah projek struktural, termasuk pembuatan jalanan, jembatan, kanal irigasi, dan hunian bagi masyarakat.

KSAD menganggap bahwa kolaborasi tersebut sesuai dengan agenda TNI AD, yang meliputi pembenahan mutu hidup personel militer dan warga negara, penguatan keamanan dan ketentraman, serta pengembangan ekonomi dan modal insan, terutama di wilayah Jawa Barat.

"Usaha pengembangan sistem pemberian air minum yang layak terus kami lakukan. Hingga saat ini, perkemasannya sudah melampaui 3.700 lokasi," ujar KSAD pada pernyataannya hari Jumat.

Dalam waktu bersamaan, Dedi Mulyadi memberikan penghargaan kepada TNI AD sebab dianggap mempunyai metode kerja yang efisien dalam proses pengambilan keputusan.

Dedi pun berpendapat bahwa TNI AD berhasil menggalang partisipasi publik yang signifikan dan memiliki prajurit yang siap membantu program-program pemerintah.

"Saya berencana untuk bekerjasama dengan Babinsa di seluruh wilayah Jawa Barat sehingga masing-masing desa memiliki fasilitas pembakaran sampah. Dengan cara ini, kami tak perlu lagi mendiskusikan masalah lokasi penampungan akhir limbah," ungkap Dedi.

Dedi berharap kerja sama ini dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat, baik dalam aspek ekonomi, ketahanan pangan, maupun pengembangan sumber daya manusia. (jpnn)