Netizen Gerakankan Boykot Pajak Pasca Penyetujuan UU TNI, Dampak Ekonomi Hingga Ratusan Triliun

gudangmovies21 Warganet mendorong gerakan pemboikotan pembayaran pajak ke pemerintahan usai DPR merapatkan dan mengadopsi UU tentang TNI.

Undang-undang itu dilewati pada sidang paripurna yang digelar di kompleks legislatif, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Namun, persetujuan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia menghadapi penentangan dari sejumlah kelompok karena DPR dianggap gagal memperhatikan aspirasi masyarakat tentang kemungkinan kembalinya fungsi ganda ABRI ala Orde Baru serta campur tangan militer dalam urusan sipil.

Banyak netizen yang merasa kecewa setelahnya melampiaskan ketidakpuasan mereka tentang disahkannya Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dengan mendukung gerakan menghentikan pembayaran pajak.

“ Saya sudah melewati titik menolak RUU Tentara Nasional Indonesia (TNI), tidak lagi menjadi pengikut dari selebriti yang mendukung nomor 02, dan bahkan telah menghentikan pembayaran pajak saya. Intinya, permasalahan utamanya terletak pada sistem pemerintahan saat ini. ,” cuit akun @bina****, Jumat (21/3/2025).

“ Hari ini UU TNI sudah resmi diberlakukan? Ada pertimbangan untuk tidak memboikot pembayaran pajak? Berencana mengurangi pengeluaran di supermarket dan kembali berbelanja di pasar tradisional? ,” tulis akun @fed****, Rabu (19/3/2025).

“ Tolak Bayar Pajak. Tolak Revisi UU TNI. Dorong UU perampasan aset ,” twit akun @KZh*****, Selasa (18/3/2025).

Selanjutnya, bagaimana jadinya bila penduduk sungguh-sungguh menolak untuk membayar pajak ke pemerintahan?

Konsekuensi bila warga melakukan protes dengan cara tidak membayar pajak

Direktur Eksekutif Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Celios) Bhima Yudhistira menyebutkan bahwa dampak finansial terhadap pemerintah apabila warga yang menentang perubahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia memilih untuk sepenuhnya berhenti membayar pajak dapat mencapai angka fantastis sebesar Rp 236,7 triliun.

Angka itu diperoleh dengan mengacu pada hipotesis tentang penolakan massal terhadap kewajiban perpajakan yang berlaku.

Pemerintah mungkin akan merugi secara signifikan bila para pebisnis turut serta dalam aksi pemogokan pembayaran pajak.

Bila semua orang menentang pembayaran pajak, bahkan para pebisnis, ga Sektor pajak pendapatan pekerja jika terganggu, maka penerimaan pajak dapat rusak," ungkap Bhima kepada gudangmovies21, Kamis (20/3/2025).

"Menurut data realisasi Anggaran Pendanaan Belanja Negara kita untuk bulan Februari tahun 2025, sumbangan dari pajak individu yang meliputi PPh badan usaha milik perseorangan serta PPh 21 berkontribusi sekitar 18,46% pada total pendapatan pajak; ini bisa dibilang cukup besar," katanya.

Bhima menyatakan bahwa pengembangan utang dapat berlipat ganda jika masyarakat secara nyata melaksanakan protes penolakan pembayaran pajak.

"Oleh karena itu, coba bayangkan menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan kondisi sekarang saja pengambilan utang pada januari 2025 meningkat 41%. Bayangkan bagaimana jika pendapatan dari pajak semakin berkurang," jelasnya.

Kapuspen menegaskan bahwa Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.

Merespon klaim di media sosial yang mendorong untuk tidak membayar pajak, Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa Undang-Undang TNI yang sudah ditetapkan oleh DPR belum pernah direvisi dalam waktu lebih dari dua puluh tahun.

Akan tetapi, ada berbagai hambatan serta dinamika ancaman yang selalu berkembang dan berubah, oleh karena itu diperlukan peninjauan ulang atas UU TNI supaya TNI bisa menjadi lebih sigap dan fleksibel.

Kristomei menyatakan bahwa UU TNI penting untuk memastikan TNI dapat mengantisipasi ancaman, beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis, dan pada saat yang sama meningkatkan kontribusi mereka dalam melindungi kedaulatan bangsa.

"Ketentuan tersebut sejalan pula dengan visi Kepala Staf Angkatan Perang, yaitu Prima (Professional, Responsive, Integrated, Modern, dan Adaptive)," kata Kristomei dalam pernyataan resmi yang diterima gudangmovies21, Jumat (21/3/2025).

Dia menyebutkan bahwa revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia masih menghargai dan sesuai dengan kerangka kekuasaan sipil, didasari oleh nilai-nilai dan prinsip-demokrasi, serta mencakup semua ketentuan hukum yang sedang berlaku.

Kristomei menyangkal informasi yang berkembang bahwa perubahan pada Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia bertujuan untuk membangkitkan kembali dwifungsi ABRI.

Masyarakat diharapkan untuk memperhatikan artikel-artikel yang menjadi sorotan dalam Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Sebagai contoh Pasal 47, kementerian dan lembaga yang dapat menempati posisi aktif dari TNI yang paling baru dimasukkan ke dalam undang-undang tersebut meliputi BNPB, BNPT, BNPP, Bakamla, serta Kejaksaan Agung," penjelasan Kristomei.

" Ini adalah lembaga yang sebenarnya membutuhkan kehadiran TNI aktif untuk melaksanakan tugasnya," demikian penjelasan mantan Kepala Dispenad tersebut.

Kristomei menyebutkan bahwa TNI telah mendapatkan permintaan dari kementerian atau lembaga lain agar prajurit dapat membantu instansi yang relevan.

"Sebagai contohnya adalah Jampidmil (Jaksa Agung Muda Pidana Militer) yang berada di Kejagung, dengan dikeluarkannya RUU TNI ini malahan memberikan legitimasi terhadap permintaan lembaga tersebut," ungkapnya.

Selanjutnya, dia menggarisbawahi bahwa Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat telah melalui berbagai proses diskusi.

Peraturan terbaru ini ditujukan untuk menguatkan lembaga TNI, menyelaraskan ketentuan dengan perkembangan situasi strategis dan tantangan yang berubah-ubah, serta memberikan jaminan hukum bagi penugasan dan peranan TNI pada periode selanjutnya.

"Untuk berkolaborasi dengan elemen-elemen masyarakat lain dalam melindungi kedaulatan serta membangun negeri," demikian disimpulkan Kristomei.